Tri Tito Lantik Ra’fatul Mulkiyah Fakhiri Jadi Ketua TP PKK Papua

NEWS Burmeso– Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat, Tri Tito Karnavian, secara resmi melantik Ra’fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri sebagai Ketua TP PKK Provinsi Papua sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua periode 2025–2030. Pelantikan tersebut berlangsung khidmat di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Momentum Regenerasi untuk Pemberdayaan Keluarga Papua

Dalam sambutannya, Tri Tito menyampaikan selamat kepada Ra’fatul atas amanah baru yang diemban. Ia menilai, pengalaman serta rekam jejak Ra’fatul yang kaya dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan TP PKK dan Posyandu di Provinsi Papua.

“Saya percaya, dengan semangat dan kemampuan Ibu Ra’fatul, TP PKK Papua akan semakin solid dan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi keluarga dan masyarakat di Tanah Papua,” ujar Tri.

Tri juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tyas A. Fatoni, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Papua. Ia mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Tyas dalam memperkuat program-program PKK selama masa transisi kepemimpinan.

Landasan Hukum dan Peran Strategis PKK serta Posyandu

Dalam arahannya, Tri menjelaskan bahwa keberadaan TP PKK memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Perpres tersebut. Posyandu kini diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yang menegaskan posisinya sebagai lembaga strategis pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Tri menegaskan, sinergi antara PKK dan Posyandu merupakan tulang punggung dalam membangun ketahanan keluarga—mulai dari aspek kesehatan, gizi, hingga pemberdayaan ekonomi.

“Gerakan PKK dan Posyandu bukan sekadar program sosial, tetapi investasi jangka panjang dalam membangun generasi unggul dan keluarga tangguh,” jelasnya.

Baca Juga: Gubernur Elisa Kambu Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Penguatan Birokrasi Papua Barat Daya

Fokus pada Program Prioritas dan Kebutuhan Spesifik Papua

Tri Tito menekankan pentingnya pemetaan program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah Papua.
Program-program tersebut diharapkan berfokus pada empat sektor utama:

1. Ketahanan pangan keluarga,

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat,

3. Peningkatan gizi dan kesehatan, serta

4. Penguatan kelembagaan posyandu berbasis pada enam bidang standar pelayanan minimal (SPM).

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kemitraan lintas sektor dengan berbagai instansi pemerintah dan nonpemerintah untuk memastikan keberlanjutan program.

Penguatan Kapasitas Kader dan Adaptasi Sosial

Selain mendorong sinergi kelembagaan, Tri Tito juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader PKK dan Posyandu. Ia meminta agar dilakukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar para kader menjadi lebih profesional, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

“Kader adalah ujung tombak gerakan PKK. Mereka perlu dibekali keterampilan yang relevan agar bisa menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan masyarakat,” ujarnya.