NEWS Burmeso– Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan menghambat laju pembangunan sektor pertanian di wilayahnya. Menurutnya, semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah penyesuaian fiskal nasional.
Dalam keterangannya usai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Gubernur Elisa menyebut bahwa sebagian besar program strategis bidang pertanian di Papua Barat Daya masih mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat. Hal ini memastikan roda pembangunan tetap berputar meskipun terjadi pengurangan alokasi anggaran melalui TKD.
“Kalau (terdampak pengurangan TKD) itu sudah pasti ada toh untuk di daerah. Tapi kita kan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, sebagian besar program pertanian tetap didorong dari pusat,” ujarnya.
Kolaborasi Jadi Kunci di Tengah Keterbatasan Fiskal
Elisa menilai, kolaborasi lintas sektor dan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi modal utama untuk mempertahankan produktivitas pertanian. Dengan dukungan teknis dan pendanaan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Papua Barat Daya terus mendorong inovasi dan optimalisasi potensi lokal.
“Yang penting rakyat bisa tenang kalau kebutuhan pangan mereka terpenuhi. Pemerintah tidak boleh lengah memastikan pasokan pangan tetap aman dan terjangkau,” tegasnya.
daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pangan, sementara pemerintah pusat berperan memastikan dukungan kebijakan dan logistik tetap mengalir. Ia mencontohkan bahwa berbagai program peningkatan produksi pangan, seperti perluasan lahan tanam, penguatan irigasi pertanian, serta pengembangan komoditas unggulan lokal, terus dijalankan dengan dukungan pusat.
Baca Juga: Prabowo Lantik Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen Gubernur-Wakil Papua 2025–2030
Dorong Efisiensi dan Transparansi Anggaran
Gubernur Elisa juga menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Pengurangan TKD jangan dijadikan alasan untuk berhenti berinovasi. Justru ini momentum memperkuat efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi tengah mematangkan penyusunan APBD 2025 yang memang akan mengalami penyesuaian akibat pengurangan TKD. Namun, berbagai program prioritas sektor pertanian tetap menjadi fokus utama agar stabilitas pangan di Papua Barat Daya tidak terganggu.
Kementerian Pertanian, kata Elisa, tetap menjadi mitra strategis dalam menggerakkan pembangunan pertanian di Papua Barat Daya. Pemerintah pusat dinilai konsisten menyalurkan bantuan berupa bibit unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pendampingan teknis bagi kelompok tani.
“Sebagian besar program strategis memang ditopang pemerintah pusat. Kami di daerah memastikan implementasinya berjalan baik dan tepat sasaran,” jelasnya.
