NEWS Burmeso– Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan nyata dalam budaya kerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam arahannya saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Papua, Fakhiri menyerukan agar seluruh jajaran pemerintahan membangun birokrasi yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Fakhiri, langkah menuju tata kelola pemerintahan yang efektif tidak dapat dicapai tanpa komunikasi yang jujur dan terbuka di antara pimpinan, pegawai, serta masyarakat. Ia menilai, pola kerja lama yang masih memelihara jarak antara pejabat dan staf, maupun antara ASN dan warga, harus segera diakhiri.
“Jangan ada sekat antara pimpinan dan staf, antara ASN dan masyarakat. Semua harus saling mendengar dan terbuka,” tegasnya di hadapan para ASN, Senin (22/10/2025).
Bangun Ruang Dialog dan Komunikasi Langsung
Fakhiri mengungkapkan, berbagai persoalan dalam pelayanan publik di Papua sering kali muncul bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan akibat minimnya komunikasi antarpihak. Banyak ASN, katanya, masih enggan menyampaikan masalah atau ide langsung kepada atasan karena budaya birokrasi yang tertutup.
Untuk mengatasi hal ini, Gubernur berencana mendorong pembentukan ruang dialog terbuka di setiap instansi pemerintah. Ia bahkan menginisiasi langkah unik dengan membuka rumah dinasnya bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut.
“Kalau ada masalah, sampaikan secara langsung. Kita benahi bersama. Saya juga membuka rumah dinas supaya siapa pun bisa bicara tanpa rasa takut,” ujar mantan Kapolda Papua itu.
Langkah ini, menurutnya, merupakan simbol keterbukaan pemerintah sekaligus ajakan bagi seluruh pejabat dan ASN untuk meninggalkan praktik birokrasi yang berjarak.
.JPG)
Baca Juga: Aparat TNI Klaim Tewaskan Panglima OPM Lamek Taplo dalam Operasi di Pegunungan Bintang
Pemimpin Harus Turun Langsung ke Lapangan
Dalam kesempatan itu, Fakhiri juga menekankan pentingnya kehadiran pemimpin di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal menerima laporan di belakang meja, tetapi juga tentang turun langsung melihat dan mendengar persoalan rakyat.
“Pemimpin harus hadir dan mendengar. Jangan menunggu laporan, tapi turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
Menumbuhkan Nilai Kejujuran dan Kedisiplinan
Selain keterbukaan, Gubernur Fakhiri juga menyoroti pentingnya menumbuhkan nilai kejujuran dan kedisiplinan dalam pelayanan publik. Ia menilai, reformasi birokrasi tidak akan berjalan tanpa integritas aparatur yang kuat.
“Kalau ingin dipercaya rakyat, kita harus jujur dan disiplin. Jangan hanya datang ke kantor, tapi tidak bekerja sungguh-sungguh. ASN adalah pelayan masyarakat, bukan orang yang harus dilayani,” katanya.
