Kemendagri Puji Papua Tengah Capai 60,66% Realisasi Pendapatan, Tapi Belanja Masih Lambat

Kemendagri Dorong Pemprov Papua Tengah Tingkatkan Penyerapan APBD 2025: Langkah Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat

NEWS Burmeso– Kemendagri terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Hal ini dianggap penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pencapaian dan Tantangan Papua Tengah

Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD TA 2025 yang digelar secara hybrid dari Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Tengah atas capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 60,66% per 29 Juli 2025. Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Namun, Maurits menekankan bahwa tingginya realisasi pendapatan belum diimbangi dengan percepatan belanja daerah. Padahal, belanja pemerintah daerah memiliki dampak langsung terhadap perekonomian, seperti meningkatkan peredaran uang di masyarakat, memperkuat daya beli, dan mendorong pertumbuhan sektor swasta.

“Belanja pemerintah sangatlah penting, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta,” tegas Maurits.

7 Strategi Percepatan Penyerapan APBD 2025

Agar penyerapan APBD 2025 lebih optimal, Kemendagri memberikan tujuh strategi utama yang harus segera dilaksanakan oleh Pemprov Papua Tengah:

1. Penarikan Kas Sesuai Rencana Anggaran
   Pemda harus memastikan penarikan dana sesuai dengan rencana anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD).

2. Percepatan Administrasi Pembayaran
   Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mematuhi batas waktu penyelesaian administrasi pembayaran sesuai regulasi.

3. Percepatan Pengadaan Barang/Jasa dan Pencairan Dana
   Proses perikatan kontrak pengadaan barang/jasa harus dipercepat, dan pencairan dana segera diajukan agar realisasi belanja lebih maksimal.

4. Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
   Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempercepat penyelesaian administrasi dan laporan keuangan.

5. Koordinasi dengan LKPP
   Pemda perlu berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan proses pengadaan berjalan lancar.

6. Peran Aktif Inspektorat Daerah
   Inspektorat harus mengidentifikasi kendala dalam penyerapan APBD dan memastikan OPD melaksanakan kewajiban sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

7. Peningkatan Kompetensi Aparatur Keuangan Daerah
   Peningkatan kapasitas SDM berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diperlukan untuk memperkuat proses pengadaan barang/jasa.

Baca Juga: Satgas Yonif 521/DY Perbaiki Jalan Rusak Wamena-Eragayam, Warga: Terima Kasih TNI!

Dampak Positif bagi Masyarakat Papua Tengah

Jika strategi ini dilaksanakan dengan baik, dampaknya akan sangat signifikan bagi masyarakat Papua Tengah, antara lain:

• Peningkatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik.

• Stimulus ekonomi melalui proyek padat karya dan UMKM.

• Pelayanan publik yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pemprov Papua Tengah memiliki modal besar dengan realisasi pendapatan yang tinggi. Dengan tujuh strategi dari Kemendagri, diharapkan Papua Tengah dapat meningkatkan penyerapan APBD 2025 dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.