News Burmeso– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama para gubernur se-Papua di Kantor Kemenko IPK, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Tanah Papua, khususnya melalui proyek Trans Papua dan pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Dalam rakor tersebut, hadir pula Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai. Kehadiran dua pejabat ini menandakan sinergi lintas kementerian dalam membangun Papua dari berbagai aspek—ekonomi, infrastruktur, dan sosial kemasyarakatan.
Empat Agenda Besar Pembangunan Papua
Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua. Ia menyebut ada empat agenda strategis yang menjadi fokus pembahasan.
“Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua. Khususnya ada empat hal yang kita bahas hari ini,” kata AHY.
Empat agenda tersebut meliputi:
-
Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Ekonomi Baru
Pemerintah berupaya mengidentifikasi potensi wilayah yang dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Kawasan ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta menarik investasi. -
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Trans Papua
Jalan Trans Papua menjadi tulang punggung konektivitas darat di wilayah yang terkenal dengan medan geografisnya yang menantang. Akses jalan yang memadai akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, serta memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah. -
Integrasi Konektivitas Udara dan Laut
Selain jalur darat, pemerintah juga akan mengoptimalkan jalur udara dan laut. Integrasi antarmoda transportasi ini penting untuk memastikan arus logistik dan mobilitas masyarakat antarwilayah berjalan lancar, terutama ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Baca Juga: BBKSDA Papua Tegaskan Pemusnahan Aksesori Cenderawasih Sesuai Aturan Hukum
- Pengembangan Kawasan Permukiman dan Transmigrasi
Pemerintah akan memperluas pembangunan kawasan permukiman di sepanjang koridor Trans Papua. Program ini juga dikaitkan dengan kebijakan transmigrasi modern yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan.
Bangun Papua dengan Pendekatan Terpadu
AHY menekankan bahwa pembangunan Papua tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat adat, perlu bekerja dalam satu kerangka besar yang terarah.
“Empat agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya,” ujar AHY.
Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ini bukan hanya soal jalan atau jembatan, tapi juga membangun manusia dan komunitasnya,” tegasnya.
