Dana Pemondokan Mandek, Mahasiswa Tolikara di Jayapura Hidup dalam Ketidakpastian
NEWS Burmeso– Puluhan mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Tolikara yang menuntut ilmu di Kota Jayapura terpaksa harus berjuang melawan beban ganda: tekanan akademik dan ketidakpastian hidup akibat keterlambatan dana pemondokan. Suara mereka bergema tegas dari halaman Asrama Putra Tolikara, Expo Waena, pada Selasa (26/8/2025), dimana Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Tolikara (HMPT) Kota Studi Jayapura mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara untuk segera mencairkan dana vital tersebut.
Aksi jumpa pers ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan jeritan hati para penerus bangsa yang merasa hak dan napas pendidikannya terancam oleh birokrasi yang dinilai lamban dan tidak jelas.
Lebih dari Sekadar Bantuan, Ini adalah Penopang Hidup
Dana pemondokan, bagi warga luar daerah yang menempuh pendidikan di kota besar seperti Jayapura, bukanlah sekadar tunjangan tambahan. Ia adalah tali penyambung hidup, penopang dasar yang memungkinkan mereka bertahan untuk bisa fokus belajar.
Baca Juga: Pengadilan Kabulkan Gugatan Cerai Pratama Arhan, Proses Menuju Ikrar Talak Berlanjut
Kriston Biniluk, Sekretaris I HMPT, menegaskan bahwa desakan ini lahir dari kondisi asrama yang memprihatinkan. “Kami mahasiswa dan pelajar Tolikara di Jayapura tinggal di asrama putra maupun putri, namun banyak fasilitas yang tidak memadai. Karena itu, kami dengan tegas meminta Pemkab Tolikara segera menyalurkan dana pemondokan tahun ini,” ujar Kriston. Pernyataannya menyiratkan bahwa dana tersebut adalah satu-satunya harapan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka yang jauh dari kata layak.
Eiton W. Yikwa, Ketua Asrama Putra Tolikara, memberikan penjelasan lebih gamblang tentang betapa krusialnya dana ini. “Dana pemondokan bukan hanya soal bantuan, tapi kebutuhan mendesak kami di asrama. Kami pakai dana itu untuk bayar tunggakan listrik, makan dan minum,” tegas Eiton.
Ancaman pemutusan listrik oleh PLN menjadi momok menakutkan. Bayangkan, tanpa listrik, tidak hanya penerangan yang hilang, tetapi juga akses untuk mengisi ulang laptop dan gadget yang menjadi penunjang utama pembelajaran di era digital. “Kalau PLN sampai putuskan listrik, Kabag Ekbang yang harus bertanggung jawab,” tambah Eiton, memberikan tekanan moral yang besar kepada pemerintah daerah.
Misteri Penghentian Dana yang Tiba-tiba
Yang membuat mahasiswa semakin geram adalah pola pemberian dana yang tiba-tiba terputus tanpa penjelasan. Eiton mengungkapkan bahwa penerimaan dana pemondokan sudah berjalan rutin sejak era kepemimpinan Bupati John Tabo, Usman Wanimbo, hingga Penjabat (Pj.) Bupati.
“Sejak dulu dana pemondokan selalu ada, tapi tahun ini dihilangkan begitu saja. Kami heran, apa alasan sebenarnya? Ini harus segera dijawab dan direalisasikan,” ujarnya penuh tanda tanya.
Keterlambatan atau penghentian tanpa alasan yang transparan ini memunculkan spekulasi dan kecemasan. Apakah ini disebabkan oleh masalah anggaran? Perubahan kebijakan? Atau kelalaian birokrasi belaka? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung dan menambah beban psikologis para mahasiswa.
Undangan Terbuka untuk Melihat Realita
Mereka tidak hanya meminta dana dicairkan, tetapi juga mengajak para pejabat terkait, khususnya Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekabang) Tolikara, untuk turun langsung melihat realita yang terjadi. Mereka ingin pejabat merasakan langsung denyut nadi kesulitan yang dihadapi.
“Kami minta Kabag Ekbang jangan hanya diam di Tolikara. Silakan datang ke asrama dan lihat sendiri kondisi kami. Tunggakan listrik makin hari makin membengkak, kami benar-benar kesulitan,” ajak Eiton. Undangan ini adalah bentuk protes halus terhadap pemerintah yang dianggap hanya menjalankan kebijakan dari balik meja, tanpa menyentuh tanah dan mendengar keluhan rakyatnya.
Tuntutan Jelas: Realisasi Tanpa Pengurangan
Di tengah segala ketidakpastian, mahasiswa memiliki satu tuntutan yang sangat jelas dan tegas: nilai dana pemondokan tidak boleh dikurangi. “Nilai pemondokan jangan dikurangi, harus sama seperti sebelumnya. Kami minta realisasi segera, jangan ditunda terlalu lama,” pungkas Eiton.
Tuntutan ini wajar. Di tengah laju inflasi dan biaya hidup yang terus merangkak naik, pengurangan dana justru akan mencekik mereka. Mereka membutuhkan konsistensi dan komitmen dari pemerintah daerah untuk menjaga semangat belajar anak-anak terbaik Tolikara.
Investasi Masa Depan Tolikara Terancam
Pada akhirnya, persoalan ini melampaui sekadar masalah teknis anggaran. Dana pemondokan adalah investasi konkret Pemkab Tolikara untuk masa depan daerahnya. Setiap mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikannya adalah aset berharga yang akan kembali membangun Tolikara, memajukan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya.
Mengabaikan kebutuhan dasar mereka sama saja dengan memutus mata rantai pembangunan daerah. Ketidakpastian dana ini berpotensi menurunkan konsentrasi belajar, meningkatkan angka putus sekolah, dan pada akhirnya merugikan Tolikara sendiri di masa depan.
Desakan HMPT adalah alarm bagi Pemkab Tolikara. Ini adalah ujian komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan dan masa depan generasi mudanya. Respons yang cepat, transparan, dan solutif bukan hanya akan meringankan beban mahasiswa, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa Pemkab Tolikara serius dalam memprioritaskan pendidikan sebagai ujung tombak kemajuan daerah.
