NEWS Burmeso– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam terkait berbagai persoalan yang ditemui Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 16–18 September 2025. Ribka memastikan akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian begitu kembali ke Jakarta untuk menindaklanjuti arahan Wapres.
“Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah kami catat, dan segera setelah kembali ke Jakarta, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu singkat,” ujar Ribka usai mendampingi Wapres Gibran dalam rapat terbatas di Gedung Negara, Jayapura.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat Gubernur Papua, para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fokus Utama
Dalam kunjungannya, Gibran menaruh perhatian khusus pada kondisi sarana pendidikan dan kesehatan di Papua. Saat berada di Provinsi Papua Selatan, ia mendapati banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan, baik secara fisik maupun dalam hal manajemen pengelolaan.
Baca Juga: Kapolda Papua Sambut Wapres Gibran di Merauke Agenda Padat Menanti
Hal serupa juga ditemukan pada fasilitas kesehatan. Menurut Ribka, masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang kondisinya belum layak dan perlu perbaikan tata kelola.
“Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki. Tata kelola dan manajemennya juga harus dibenahi. Ini menjadi catatan penting yang akan segera ditindaklanjuti,” jelas Ribka.
Wapres Gibran juga meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya dapat membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Papua.
Persoalan Transfer ke Daerah (TKD)
Selain isu pendidikan dan kesehatan, pembahasan mengenai Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi perhatian. TKD dianggap sebagai instrumen penting untuk mendukung pembangunan di Papua. Namun, efektivitas penggunaannya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar dirasakan masyarakat.
Ribka menyebut, pembahasan teknis terkait TKD akan melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian agar penggunaannya lebih tepat sasaran. Kami akan lakukan pembahasan bersama Kemenkeu dan Kemendagri,” katanya.
