NEWS Burmeso– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk memastikan percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di masing-masing provinsi baru. Menurutnya, pembangunan kawasan tersebut menjadi kunci utama dalam memperkuat fondasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah pemekaran Papua.
Dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Ribka menegaskan bahwa percepatan pembangunan KIPP harus terus dikawal oleh pemerintah daerah setempat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Beragam persiapan perlu terus didorong agar pembangunan ini berjalan sesuai target dan menunjukkan kemajuan yang nyata. Kami dari Kemendagri tentu berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif,” ujar Ribka.
Sinergi Antar-Kementerian untuk Papua Maju
Ribka menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk di empat DOB Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut, Kemendagri terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kementerian/lembaga lainnya.
Baca Juga: Mencekam di Burmeso! Polisi Diserang Massa Saat Bubarkan Keributan
Koordinasi ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar pemerintahan, seperti Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketiga fasilitas tersebut akan menjadi simbol sekaligus pusat kegiatan pemerintahan di setiap provinsi baru.
“Dan syukur sekali hari ini kita lihat semuanya sudah berprogres. Ada yang bisa selesai tahun ini, dan ada juga yang akan rampung tahun depan,” ungkap Ribka dengan optimisme.
Papua Pegunungan Diminta Lengkapi Persyaratan
Meski secara umum progres pembangunan di empat DOB Papua menunjukkan kemajuan positif, Ribka menggarisbawahi bahwa Provinsi Papua Pegunungan masih perlu mempercepat pemenuhan sejumlah persyaratan administratif dan teknis. Ia menilai, kelengkapan dokumen menjadi aspek krusial untuk memulai tahap konstruksi infrastruktur pemerintahan di wilayah tersebut.
“Kami mohon dukungannya dari Pemerintah Daerah Papua Pegunungan supaya lebih cepat mempersiapkan semua persyaratan, agar tahun depan bisa membangun beberapa kantor yang sudah diusulkan,” terang Ribka.
