Pemerintah Daerah Papua Pegunungan Didorong Dukung Program Strategis Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat
NEWS BURMESO– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Pegunungan untuk mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Program strategis nasional yang dimaksud meliputi Makanan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan Sekolah Rakyat. Ribka menegaskan bahwa tugas Kemendagri adalah memastikan program-program ini benar-benar sampai dan diimplementasikan di tingkat daerah.
Dukungan Pemda Kunci Keberhasilan Program Nasional
Dalam paparannya, Ribka Haluk menekankan bahwa program strategis nasional tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewajiban kepala daerah dan wakilnya untuk mendukung program nasional. Bahkan, regulasi ini mencantumkan sanksi bagi pemda yang tidak serius mengimplementasikannya.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Ribka.
Baca Juga: PBJT-TL Jadi Motor PAD Setiap Pembelian Token Listrik Dongkrak Ekonomi Mamteng
Ia juga meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurutnya, dengan sinkronisasi perencanaan, Pemda bisa lebih mudah mengakses anggaran pusat untuk mendukung program-program prioritas.
Manfaat Sinkronisasi Program bagi Papua Pegunungan Wamendagri
Ribka menjelaskan bahwa jika Pemda Papua Pegunungan mampu menyelaraskan programnya dengan kebijakan nasional, maka daerah tersebut akan mendapatkan dukungan pendanaan yang lebih besar.
“Saya ingin program kita benar-benar terkoneksi dengan pemerintah pusat. Dengan begitu, dana yang disediakan pusat bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029, dan angka ini harus dicapai melalui kontribusi seluruh daerah, termasuk Papua Pegunungan.
Salah satu isu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tingginya harga bahan pokok di Papua Pegunungan akibat masalah distribusi. Ribka menyarankan agar Pemda mempertimbangkan kebijakan subsidi transportasi untuk memperlancar distribusi pangan sehingga harga bisa lebih terkendali.
“Jika distribusi lancar, inflasi bisa ditekan, dan harga kebutuhan pokok tidak melambung tinggi. Ini akan sangat membantu masyarakat, terutama di daerah pegunungan yang akses transportasinya masih terbatas,” jelasnya.
Gubernur John Tabo menyambut baik imbauan Kemendagri dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. “Kami akan segera menyesuaikan RPJMD dengan RPJMN agar program pembangunan di Papua Pegunungan bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.
